Permasalahan Pemb Prasarana Pend

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PRASARANA PENDIDIKAN

1. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa. Sebagaimana dinyatakan para ahli, bahwa keberhasilan pembangunan negara-negara berkembang menjadi negara industri baru belakangan ini karena didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dalam jumlah yang memadai.
Pemerataan dan mutu pendidikan akan menjadikan masyarakat memiliki keterampilan hidup (life skill) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih maju. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diharapkan dapat memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik. Dalam pemerataan dan perluasan pendidikan dengan mempertahankan Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tingkat 95% dan memperluas SMP hingga mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) 98%.
Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun akan menambah jumlah lulusan SMP setiap tahunnya, sehingga akan mendorong perluasan pendidikan menengah. Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun, terdapat beberapa tantangan yang harus direspon, antara lain masih ada anak usia 13-15 tahun dengan kondisi social-ekonomi dan geografis yang sulit belum mendapatkan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan lanjutan pertama; jumlah siswa SMP mengulang kelas yang masih cukup tinggi; mutu layanan pendidikan dasar masih rendah, yang diindikasikan dengan masih belum idealnya rasio guru siswa (khususnya di daerah terpencil), rasio siswa-kelas, rasio kelas-ruang kelas, rasio sekolah-laboratorium, dan tingkat kelayakan guru. Selain tantangan tersebut diatas, rata-rata kondisi gedung sebagai wadah kegiatan pembelajaran juga belum memadai.
Beberapa program yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka menuntaskan Wajar Dikdas 9 tahun adalah membangun Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah-sekolah yang over-capacity untuk meningkatkan daya tampung, ruang Perpustakaan dan Laboratorium IPA di kantung-kantung daerah yang tebal dan terkonsentrasi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) di bawah rata-rata nasional. Departemen Pendidikan Nasional telah memprogramkan pemberian bantuan kepada SMP yang potensial dan memenuhi persyaratan dalam upaya peningkatan daya tampung serta peningkatan mutu pendidikan di sekolah,
Pada tahun 2004 APK Sekolah Dasar mencapai 107, 32%, SMP mencapai 84,3% dan Sekolah Menengah mencapai 43,14%. Sementara itu pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan dengan prioritas dalam pengalokasian anggaran pendidikan meskipun belum seperti yang diharapkan.
Kabupaten Kendal masih memiliki 3 (tiga) permasalahan besar terutama pada jenjang pendidikan menengah yaitu (1) masih rendahnya akses pendidikan, (2) masih rendahnya kualitas pendidikan, dan (3) masih belum efisiennya manajemen pendidikan. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan dapat dilihat dari banyaknya anak usia sekolah yang belum tertampung di bangku sekolah. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor antara lain : kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan factor kemampuan ekonomi masyarakat. Rendahnya mutu pendidikan ditandai dengan rendahnya daya serap mata pelajaran dan rendahnya penguasaan kecakapan hidup (life skill) produk pendidikan. Kondisi ini terjadi karena factor kualitas guru, manajemen dan kekurangan sarana yang menunjang peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu kondisi pelaksanaan pendidikan di kabupaten Kendal juga dirasakan belum efisien. Hal ini terlihat dari masih banyaknya angka putus sekolah dan tinggal kelas. Disisi lain sarana dan prasarana yang telah ada belum dimanfaatkan secara optimal.

2. Permasalahan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Kendal
Adanya wacana sekolah gratis dan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan beban masyarakat, berdampak menurunnya peran serta/partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan mutu pendidikan, termasuk peran serta masyarakat dalam memberikan bantuan pembangunan terhadap prasarana pendidikan, khususnya rehabilitasi ruang kelas yang rusak.
Hal ini berakibat terjadinya sejumlah besar ruang kelas mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat.